Ahok: Pak Anies Baswedan Terlalu Over Smart
www.cerdaspoker.cc Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting dulu diciptakan pada eranya supaya seluk-beluk penyusunan APBD transparan guna publik.
Penegasan Ahok tersebut untuk merespons pengakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem "warisan" e-budgeting sampai-sampai ada rancangan perkiraan kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar. Anies bahkan menuliskan e-budgeting tidak smart.
Ahok
"Aku tidak inginkan berkomentar, telah lupa lupa pengertian smart tersebut seperti apa, sebab Pak Anies terlampau over smart. Yang pasti, sebab e-budgeting, seluruh orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Ahok dalam pesan singkatnya untuk wartawan di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Kendati demikian, Ahok menuliskan dirinya telah lupa tentang tata teknik penganggaran dengan sistem e-budgeting yang dilakukan pada era dia menjabat gubernur tersebut.
Terlebih, sejumlah waktu dirinya mesti meringkuk di Mako Brimob sebab terjerat permasalahan pidana.
"Yang pasti sebab e-budgeting itu, seluruh orang yang inginkan tahu pengeluaran duit APBD DKI dapat dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, sampai UPS (uninterruptible power supply)," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sampai-sampai menghasilkan perkiraan janggal.
"Kalau ini ialah smart system, dia dapat melakukan pengecekan, verifikasi, dapat menguji. Saat ini sistem digital, namun masih mengandalkan manual guna verifikasi, sehingga bila mau terdapat kegiatan-kegiatan, kesudahannya jadi begini saat menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Berdasarkan keterangan dari Anies, andai pengecekannya ialah dengan sistem manual, pada kesudahannya akan tidak jarang kali berulang ditemukan masalah serupa.
"Kami simaklah sistemnya mesti diolah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.
Ahok sendiri mengaku dirinya tidak inginkan berkomentar soal urusan tersebut. Namun, menurut keterangan dari Ahok, sistem tersebut dapat berjalan baik, bergantung pada sumber daya insan (SDM).
"Sistem tersebut berjalan baik andai yang input datanya tidak terdapat niat mark-up lagipula maling," ujarnya.
"Untuk menangkal korupsi, melulu ada satu kata, yakni transparansi sistem yang ada," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa perkiraan yang janggal laksana lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat,
Ada pula perkiraan pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selanjutnya, ada rencana pengadaan 7.313 unit komputer ekuivalen Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta sejumlah unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
DPRD DKI Jakarta dalam ulasan KUA-PPAS 2020 pun mengomentari perkiraan janggal lainnya, yaitu pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp73 miliar, pengadaan cat senilai Rp 61 miliar, perkiraan antivirus Rp 12 miliar, perkiraan influencer promosi pariwisata sebesar Rp 5 miliar.
